Home / ekonomi / Anggaran Dana Desa Rawan Di Korupsi : Modus Korupsi Dan Pengelolaan Dana Desa

Anggaran Dana Desa Rawan Di Korupsi : Modus Korupsi Dan Pengelolaan Dana Desa

Kucuran dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun memiliki catatan tersendiri bagi pemerintah. Fakta di lapangan, muncul anggapan serapan anggaran besar sejatinya dapat menumbuhkan kesejahteraan dan perekonomian pedesaan. Namun fakta di lapangan berbeda dengan kenyataan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya, Yang ada malah semakin membuat miris, dan ternyata anggaran desa menempati peringkat korupsi terbanyak dari 9 sektor lainnya pada 2018.

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis laporan bertajuk Tren Penindakan Korupsi 2018. Dengan jumlah kasus mencapai 454 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp5,6 triliun. Yang melibatkan lebih dari 1.000 orang tersangka.

Dari data nasional tersebut, korupsi sektor anggaran desa mencapai 96 kasus dengan kerugian negara Rp37,2 miliar. Yang terjadi pada proyek infrastruktur 49 kasus dengan nilai kerugian Rp17,1 miliar, dan non infrastruktur sebanyak 47 kasus dengan kerugian Rp20 miliar.



Beberapa sektor Anggaran desa yang paling rawan dikorupsi, adalah Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), serta Pendapatan Asli Desa (PAdes). Selain itu, sektor sosial kemasyarakatan, seperti dana bencana alam ternyata sangat rentan untuk di korupsi.

Egi Primayogha Peneliti ICW, menyatakan bahwa ada banyak macam modus untuk mengkorupsi uang dana desa bisa. Ada empat titik yang rawan penyelewengan, yakni perencanaan anggaran, evaluasi penyaluran anggaran, implementasi anggaran, dan PAdes.

“Berdasarkan penelitian sepanjang 2018, kami identifikasi ada 4 titik yang rawan korupsi dana desa,” tuturnya saaat dikonfirmasi Bisnis, Senin (11/2/2019).

Sebagai aktor pelaku korupsi, kepala desa menduduki posisi teratas yang mencapai 102 orang pada 2018. Disusul , kepala daerah sebanyak 37 orang, dan aparat desa lainya yang berjumlah 22 orang. Kepala daerah mencakup gubernur 2 orang, wali kota dan wakilnya 7 orang, serta bupati 28 orang.

<Baca Juga Kades Seluruh Indonesia Bakal Kena Sanksi Jika Tak Umum Kan Dana Desa
Pemerintah kabupaten menduduki peringkat pertama dengan jumlah korupsi tertinggi, yakni 170 kasus dengan nilai kerugian negara Rp833 miliar. Adapun, pemerintah desa berada di urutan kedua dengan 104 kasus dan nilai kerugian hingga Rp1,2 triliun.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, bahwa dalam lima tahun ini persentase penyerapan dana desa terus membaik. Berdasarkan data, dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20,67 Triliun dengan penyerapan 82,72% dan 2016 dana desa Rp 46,98 Triliun dengan penyerapan 97,6%.

Selanjutnya, pada 2017 dengan jumlah dana desa sebesar Rp 60 Triliun dengan penyerapan 98,54%. Pada 2018 jumlah dana desa sebesar Rp 60 Triliun dengan penyerapannya 99%. Pada 2019, dana desa ditingkatkan menjadi Rp70 triliun. (rdw)

Sektor Jumlah Kasus Kerugian Negara
(Rp miliar)
Anggaran Desa 96 37,2
Pemerintahan 57 287
Pendidikan 53 64,7
Transportasi 32 40
Kesehatan 221 56
Air 21 203
Pertanahan 20 40
Sosial Kemasyarakatan 18 46,7
Perbankan 16 2.100
Perizinan 14 1.100

sumber: ICW

About Jurdes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*